Peraturan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan RI sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2006Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 UUD 1945, dibuatlah undang-undang pelaksanaan, yakni undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang undang-undang mengenai kewarganegaraan Indonesia, adalah sebagai berikut:

 

1.   Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warganegara dan penduduk IndonesiaUndang-undang No. 3 tahun 1946 disetujui             bersama oleh pemerintahdengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) dan diundangkan pada tanggal 10         April 1946. Namun pada tanggal 27 Februari 1947,Pemerintah RI dengan persetujuan KNIP mengeluarkan Undang-Undang No.           6tahun 1947 tentang Perubahan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentangWarganegara dan Penduduk Indonesia.                 Undang-undang No. 3 tahun 1946 jo UUNo. 6 tahun 1947.Menurut pasal 1 UU No. 3 tahun 1946, penjelasan tentang siapakah             WargaNegara Indonesia (Winarno, hal.108- 114).

2.   Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan antara RI-RRT mengenaiDwikewarganegaraanDiwajibkan kepada setiap         orang yang mempunyai dwi-kewarganegaraanuntuk menentukan pilihannya, apakah ia akan melepaskan kewarganegaraanRRC         dan menjadi warganegara Indonesia, atau tetap menjadi warganegara RRCdengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.               Kewajiban memilih itu hanya dibebankan kepada orang dewasa (telah berumur 18 tahun atau pernah kawin).Pemilihan                         kewarganegaraan itu dilakukan dengan menyatakan kepada petugas-petugas negara, kewarganegaraan mana yang hendak             dipilihnya, secara tertulisatau secara lisan , dengan disertai surat-surat keteranagan diri serta keluarganya.Anak-anak yang               belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahunsetelah mereka dewasa.Bagi dwi-kewarganegaraan yang dewasa         tidak menyatakan pilihannya dalamwaktu 2 tahun berlaku ketentuan yang berikut:

•    Ia dianggap tekah memilih kewarganegaraan RRC, kalau ayahnya keturunan Cina,

•     Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia,kalau ayahnya keturunan Indonesia.

Sedangkan yang belum dewasa berlaku ketentuan, bahwa ia memilih kewarganegaraan yang diikutinya selama ia belum dewasa. Pada tahun 1969 UU No. 2tahun 1958 dicabut kembali oleh UU No. 4 tahun 1969. Ditetapkan dalam UUNo. 4 tahun 1969 ini, bahwa mereka yang telah mempunyai kewarganegaraan RI berdasarkan UU No. 2 tahun 1958, tetap kewarganegaraan Indonesia, sedangorang-orang yang di bawah umur secara otomatis mengikuti garis kewarganegaraan orang tuanya.

 

Hal ini berarti, bahwa semasa UU No. 2 tahun 1958 tentang dwi-kewarganegaraan Indonesia masih berlaku. Orang tua memilih warganegara Indonesia, secara otomatis anaknya sesudah dewasa menjadi warganegara Indonesiadan sebaliknya bila orang tuanya memilih warganegara RRC, maka anaknya sesudah dewasa akan menjadi warganegara RRC. Satu-satunya jalan yang dapatuntuk mengubah kewarganegaraannya menjadi warganegara Indonesia denganjalan naturalisasi.

3.  Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan IndonesiaUndang-Undang N0. 62 tahun 1958 tentang                          Kewarganegaraan Indonesia(Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 113) mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus      1958. Beberapa bagian dari undang-undang ini, yaitumengenai ketentuan-ketentuan siapa yang menjadi warganegara                        Indonesia,status anak dan cara-cara kehilnagan kewarganegaraan, ditetapkan berlaku surut tanggal 27 Desember 1949. Dasar          hukum dari undang-undang ini adalahUUD S tahun 1950, khususnya 5 pasal dan 144 UUDS 1950(Winarno, hal. 116-123).

 

4.  Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Repulblik                  IndonesiaPasal 17 huruf k UU No. 62 tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warganegara RI yang bertempat tinggal di luar                negeri lain daripada untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keingiunan untuk tetap menjadi warga negara RI dalam        jangka waktu 5 (lima) tahun yang pertama dan selanjutnyauntuk siap 2 (dua ) tahun.Dalam masa itu tidak semua warganegara RI        yang tinggal di luar negeri dapatmemenuhi kewajiban tersebut, bukan karena kelalain melainkan akibat darikeadaan di luar                  kesalahannya, sehingga ia terpaksa tidak dapat menyatakankeinginannya tersebut tepat pada waktunya. Karena Pasal 18 tidak          menampung orang-orang tersebut, maka perlu diadakan perubahan bertahap Pasal 18UU No. 62 Tahun 1958.Adapun mengenai        orang yang berhak menggunakan kesempatan Pasal 18 ayat(2) adalah orang-orang yang pada waktunya mulai berlakunya UU          No. 62Tahun 1958 adalah warganegara R I dan selama ini menunjukkan kesetiannya kepada Negara RI.

 

Dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing, mereka yangtanpa kewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan RI atau merekayang telah memilih menjadi warganegara dari negara lain, tidak dapat menggunakan kesempatan ini.

Demikian pula orang-orang Cina Perantauan (Hoa Kiau) juga tidak dapatmenggunakan kesempatan yang diberikan oleh UU ini. Ketentuan berlakunyaUU ini terbatas pula, yaitu: hanya berlaku 1 (satu) tahun, sehingga merupakanketentuan yang berlaku satu kali saja, Jangka waktu 2 (dua) tahun diberikanbagi mereka yang di tempat tinggalnya tidak ada Perwakilan RI.Sedangkan isi Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 dapat di lihat Winarnod, hal.124-125.

 

Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 12 Tahun2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaUndang-Undang No. 12 Tahun 2006 berlaku sejak diundangkan tanggal1 Agustus 2006. UU ini untuk menggantikan undang-undang kewarganegaraanyang lama, yakni UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Dasarpertimbangan (konsideran) UU ini adalah, sebagaimana telah diubah denganUU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958tentang Kewarganegaran R I sudah tidak sesuai lagi dengan perkemabanganketatanegaraan RI, sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.Undang-Undang No. 62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaran RI. Secara filosofis, undang-undang masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karenamasih adanya sifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasimanusia dan persamaan antar warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS tahun 1950 sudahtidak berlaku lagi sejak diberlakukan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 yangmenyatakan kembali ke UUD 1945. Dlam perkembangannya UUD 1945 telahmengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia dan hak warganegara. Secara sosiologis, Undang-undang ini sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesiasebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yangmenghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan waranegara dihadapan hukum serta adanya kestaraan gender.

Istilah kewarganegaraan menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2006 adalahsegala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara (pasal 1). Oleh karenakewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, maka kewarganegaraan mencakup hal-hal, antara lain

•    penentuan tentang siapa saja yang termasuk warga negara,

•    cara menjadi warga negara atau pewarganegaraan

•    tentang kehilnagan kewarganegaraan

•    tentang cara memperoleh kembali kewarganegaraan yang hilang.

Adapun ketentuan pokok yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006, adalahsebagai berikut:

•    Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia

•    Tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI

•    Tantang kehilangan Kewarganegaraan RI

•    Tentang syarat dan tata cara memperoleh kembalai Kewarganegaraan RI

•    Tentang ketentuan pidana.

Secara umum dalam undang-undang dinyatakan bahwa menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara (pasal 2). Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli, adalah orang Indonesia yang menjadi warganegara Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain tas kehendaknya sendiri. Rumusan tentang bangsa Indonesia asli sebagaimana di atas merupakan pengertian yuridis. Dengan demikian istilah bangsa Indonesia asli bukan diartikan dalam pengertian sosiologis antropologis. Sedang warganegara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa lain adalah mereka yang memperolehkewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku.

 

Sedangkan isi dari UU No. 12 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

•   Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia termaktub didalam pasal 4 atau Winarno, hal. 128-130.

•   Tentang cara memperoleh Kewarganegaraan RI, menuryt undang-undang ini dapat dlakukan dengan:

•   Melalui permohonan (pasal 8-9)

•   Melalui pernyataan (pasal 19)

•   Melalui pemberian kewarganegaraan (pasal 20)

•   Melaui pernystssn untuk memilih kewarganegaraan (wqinarno, hal. 131-132).

•   Tentang kehilangan kewarganegaraan, dinyatakan bahwa kewarganegaan RI hilang, jika bersangkutan: (pasal 23) atau Winarno, hal. 132-136.

4. Mengenai ketentuan pidana diatur dalam pasal 36-38.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 45sebagaimana tersebut di atas, undang-undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum (universal), yaitu asas ius sanguinis, ius soli dancampuran.

Asas-asas yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, adalah sebagai berikut:

•   Asas ius sanguinis (law of the blood)

•   Asas ius soli (law of the soil)

Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang mentukan satu kewarganegaraam bagi setiap orangasas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu masih ada, beberapa asas kewarganegaraan yang bersifat khusus,yang juga menjadi dasar penyusunan undang-undang KewarganegaraanIndonesia, yaitu:

•   Asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

•   Asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwaPemerintahwajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam kedaan apapun, baik di dalam maupun diluar negeri.

•   Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, adalah asas yangmenentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

•    Asas kebebasan substantif, adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai subsatnsidan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkankebenarannya.

•    Asas nondiskriminstif,adalah asas yang tidak membedakan perlakuanperlakuan dalam segala hal ikwal yang berhubungan dengan wargawarganegara atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamindan gender.

•    Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah asas yang dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasimanusia pada umumnya dan warganegara pada khususnya.

•    Asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa dalam segalahal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukansecara terbuka.

•    Asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorangyang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkandalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

 

Sumber:

https://dwiyongjung.wordpress.com/2013/05/10/peraturan-kewarganegaraan-republik-indonseisa/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s